Terus terang saya malas mengomongkan MBG. Namun, kalau tidak turut mempercakapkannya, seseg juga rasanya. Salah satu sebab, saya tak habis pikir sekelas Muhammadiyah pun masuk dalam daftar lima yayasan dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak.
Persyarikatan Muhammadiyah bersanding dengan Yayasan Kemala
Bhayangkari milik Polri, Yayasan Manunggal Kartika Jaya milik TNI AD, YSDP,
serta Yayasan Adi Upaya milik TNI AU, sebagai penadah Rp 6 juta per hari guna
menghidupkan dapur besar mereka.
Saya kecewa, Muhammadiyah sebagai salah satu pilar di negeri
ini, tidak menjadi kekuatan penekan pemerintah, tetapi justru sebagai pelaksana
proyek Makan Bergizi Gratis, proyek prioritas Prabowo Subianto. Persis
sebelumnya, saya dan barangkali publik pada umumnya pun dibikin terhenyak
akibat ormas ini mengikuti langkah NU dalam berebut tambang.
Tak pelak, terbaca oleh awam bahwa persyarikatan ini
sekarang tidak lagi dihuni kaum menengah ke bawah, tetapi kaum kaya, bahkan kemungkinan
ada deretan super kaya. Karena bagaimanapun, sudah rahasia umum bahwa hanya
vendor-vendor besar dan yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan yang
memiliki SPPG ribuan jumlahnya.
Memang, dari sekian pemilik dapur besar yang kemungkinan tepat
dalam mengimplementasi program MBG sepertinya hanya Muhammadiyah. Sebab
persyarikatan ini dari sononya fokus pada dunia pendidikan, yang otomatis melibatkan
orangtua, guru, dan petugas posyandu atau puskesmas dalam pengelolaan MBG.
Sebab, memang tiga unsur masyarakat itulah pihak yang paling
memahami kebutuhan gizi dan kondisi anak. Namun, lagi-lagi tebersit perasaan
ragu. Di lapangan tersiar kabar, beberapa sekolah Muhammadiyah justru menolak
MBG. Artinya, pelibatan persyarikatan sebagai pengelola MBG lebih demi
kepentingan ekonomi, juga politik.
Dalam bacaan pragmatis, mengingat demokrasi kita yang masih
mentah ini, kita tak bisa tutup mata, Prabowo mencanangkan MBG sebagai
prioritas, dengan lumbung Kopdes Merah Putih, berasa aroma kemenangan Pemilu
2029. Sehingga murni proyek berjarak pendek, bukan program demi mutu pendidikan
anak bangsa. Dan Muhammadiyah, dalam hal ini sekali lagi tidak memainkan diri
sebagai pressure group.
Nah, saya ingin lebih jauh soal MBG. Program yang semula
dirancang sebagai solusi intervensi stunting nasional, dalam praktinya lagi-lagi
terbaca oleh awam tidak lebih sebagai arena bagi-bagi konsesi ekonomi para
elite politik dan aktor keamanan.
Jelas terdapat risiko kebocoran anggaran masif dalam rantai
pasok operasional MBG. APBN yang sedianya untuk kelompok rentan seperti ibu
hamil, bayi, dan balita di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi justru
menyusut drastis akibat korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain penyelewengan anggaran, tak kalah akut adalah adanya
politisasi dan militerisme program. Seakan divisi pertahanan dan keamanan di
negeri ini, jadinya semata pertahanan pangan. Pengelolaan dapur umum
melalui SPPG serta penentuan vendor tidak berbasis pemberdayaan ekonomi lokal,
tetapi dikuasai sepihak oleh jejaring partai politik, kepolisian, dan militer. Betul,
fenomenal ordal yang sungguh-sungguh menyebalkan.
Alhasil, demokrasi kita hari-hari ini kian merosot begitu
kritik dari masyarakat, mahasiswa, dan komunitas dianggap lebih sebagai lalat pengganggu
stabilitas dan layak dikriminalkan. Dan saya tak habis pikir, kerja utama seorang
Prabowo dan para menterinya justru sibuk ke sana kemari beretorika menangkis
kritik. Saban pagi baca media terpapar pidato yang bak kampanye itu. Akankah
terus-terusan begini? Tidak lelahlah mereka?
Padahal, kita sangat mafhum bahwa pemenuhan gizi anak bangsa
tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elite korup dan militeristik. Dan
Kejaksaan Agung pun mesti bertindak tanpa pandang bulu demi menegakkan keadilan
sosial dan kedaulatan pangan rakyat.
Tak ayal, sekira krisis ekonomi kita tak berujung gempa
politik, supaya kita tidak terbelenggu oleh carut marut yang mengarah anarkis,
hentikan MBG! “Lebih baik alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan,
dan perlinsos untuk warga miskin,” tegas Annete Mau, aktivis Aliansi Ibu
Indonesia.
Dengan kata lain, saya turut dalam barisan yang melantangkan:
Hentikan program MBG, serta bubarkan SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN). Alihkan
total Anggaran MBG ke sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial
untuk masyarakat miskin dan rentan.
Oleh karena itu, akhirnya saya benar-benar menanti pidato
Prabowo Subianto yang jujur mengatakan program ini gagal. Bahwa ternyata di
sana sini terdapat penyimpangan anggaran yang dilakukan melalui penurunan
kualitas makanan. Dapur SPPG menjadi privilege jaringan cukong kaya. Serta
relawan-relawanlah yang jadi korban.
Demikianh! []
Ungaran, 18/7/2026
.jpeg)
0 Komentar