Saya masih ingat sekali dengan tahun itu. Tahun Reformasi 1998. Bendera kebebasan dikibarkan. Rezim otoritarian digulingkan. Tembok Orde Baru yang kokoh berdiri selama 32 tahun, pun akhirnya jebol. Soeharto, yang dengan senyum khasnya, laiknya raja Jawa yang penuh wibawa, terpaksa menyerahkan tahta kekuasaan kepada pembantunya, BJ Habibie.
Ya, Soeharto turun. Seusai gelombang protes ribuan mahasiswa yang menduduki gedung parlemen. Setelah penjarahan, bakar-bakaran,
dan pelecehan menimpa warga keturunan, di Jakarta dan Solo. Singkatnya, sang diktator turun
setelah didahului kisah pilu yang mencekam.
Saya masih ingat dengan kondisi yang mencekam
itu. Teringat karena pada saat itu, persis
saya terbaring lemas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta, sebagai pasien yang tak berdaya. Saya menyimak peristiwa itu, walau
sebatas dari
tayangan televisi dan tulisan-tulisan di koran. Saya mengikuti peristiwa itu,
lantaran teman-teman SMA yang menjenguk, mendadak berlagak aktivis. Pidato panjang lebar bak korlap demonstran tentang situasi kota Solo.
Ya Mei 1998. Tonggak reformasi yang
menjanjikan, atau setidaknya membangkitkan gairah untuk mengalami Indonesia
yang sebenarnya.
Mengalami Indonesia sebelum tahun 1998, konon serasa hidup di negeri antah berantah.
Segalanya terlarang. Segalanya tidak bebas. Organisasi massa yang tak
mencantumkan Pancasila sebagai asas akan terus diawasi sebagai pembangkang
negara. Seorang kiai yang hendak mengisi khotbah Jum’at, mesti mengantongi surat
izin berkhotbah. Dan juga, terlebih dahulu wajib menyerahkan transkrip materi khotbah kepada aparat kepolisian. Serta, orang-orang yang vokal
bicara, yang vulgar mengkritik kebijakan pemerintah, sontak esoknya masuk bui.
Saya masih ingat: Sri Bintang Pamungkas, akademisi UI, yang melepas
jaket dan atribut PPP kemudian bikin partai baru, dan lantang menantang Soeharto, akhirnya
meringkuk di tahanan. Demikian pula nasib yang menimpa para aktivis PRD.
Lantaran ketakutan akut penguasa akan masuknya ideologi komunis, lagi-lagi tangan besi Soeharto
membungkam mereka ke dalam jeruji penjara.
Saya memang tak sepenuh merasakan pahit
getirnya tahun-tahun sebelum 1998. Saya tak mengalami detail era rezim Soeharto yang
sanggup berkuasa lebih dari 30 tahun. Saya tak menghayati lebih jauh, bagaimana
Pancasila ditatarkan sebagai pusaka sakti yang harus dihafalkan oleh setiap
pelajar di negeri ini.
Ya, konon Pancasila sedemikian dikeramatkan,
bak keris pusaka keraton yang tak seorang pun bebas mengotak-atik makna filosofi di baliknya.
Setiap kata
yang menguntai sila demi sila Pancasila wajib dihafalkan. Dan
bagus, memang, dan samar-samar saya ingat itu. Saban Senin, wajib
mengikuti upacara bendera yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan sila-sila Pancasila.
Rezim Soeharto pun berhasil bikin hari “Kesaktian Pancasila”. Sungguh, terasa banget bau
mitosnya, laiknya tokoh Brama Kumbara dalam cerita Saur Sepuh, sang tokoh sakti
mandraguna.
Namun, tangan besi itu runtuh. Mei 1998 dengan
reformasi-nya berhasil mencampakkan segala atribut yang menyertai jubah
Soeharto. Jubah kebesaran Soeharto yang berupa stabilitas ekonomi, massa
politik mengambang (floating mass),
penataran P-4, asas tunggal Pancasila, mayoritas tunggal Golkar, dibuang
jauh-jauh dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Reformasi 1998, benar-benar mengundang harapan
akan perubahan yang lebih beradab. Ekonomi diharapkan tak hanya stabil di lingkaran
kekuasaan, tapi menyebar luas ke segenap lapisan
masyarakat. Bahwa
rakyat tak hanya dijadikan angka kemenangan lima tahun
sekali dalam pemilihan umum, tetapi benar-benar berdaya politik. Saban hari mengerti betul desah yang berembus dari istana. Saban waktu bisa
mengekspresikan kecewa dan harapan atas ekonomi-politik yang tak kunjung membaik.
Ada harapan baru: Indonesia tidak lagi dikepung perasaan
takut menyuarakan hak. Dan saya masih ingat itu, meski saya tak benar-benar memahami, tuntutan reformasi
dibentangkan oleh para mahasiswa. Dan memang demikian akhirnya, Pemilu 1999 tidak lagi diikuti tiga partai, tapi ada 48 tanda gambar
partai yang terbentang. Asas tunggal Pancasila tidak berlaku. Berbagai aliran dan paham, yang sebelumnya tiarap, mengemuka ke permukaan
begitu Soeharto tumbang.
Sekali lagi saya masih mengingat peristiwa
yang menandai reformasi itu. Saya mengingatnya terus, dan kini jelang akhir bulan Agustus tahun 2026, silih berganti kepala negara menduduki kursi di istana negara. Mulai BJ Habibie yang tidak genap setahun, tapi lumayan telah menegakkan demokratisasi awal. Awal yang menjanjikan.
Kemudian terpilih K.H. Abdurrahman Wahid alias
Gus Dur yang tidak juga genap lima tahun, tapi berhasil mendesakralisasi keangkeran
istana negara. Gus
Dur berhasil menegaskan semangat pluralisme. Berhasil mendudukkan warga keturunan Tionghoa
sejajar sama tinggi dan sederajat. Dan memecah kebekuan dwi-fungsi ABRI.
Terus Megawati, tapi sayang saya belum tahu betul prestasinya dalam mengantar rakyat naik tangga atau lebih berdaya.
Berikutnya Soesilo Bambang Yudoyono, yang beken disapa SBY, bertahta 10 tahun. Jargon dan slogan didengungkan. Antikorupsi
disiarkan, tapi lagi-lagi saya juga susah melihat prestasi yang menonjol selama
10 tahun itu selain kian vulgarnya kebusukan penghuni pemerintah. Banyak
pejabat, entah yang di kabinet maupun yang duduk sebagai anggota dewan yang
terhormat, terjerembab sebagai pesakitan di penjara. Banyak pejabat yang
tersandung korupsi.
Selanjutnya giliran Joko Widodo, masyhur
dipanggil Jokowi, yang menjajal kursi panas istana. Janji-janji dikibarkan, dan tanpa tedeng aling-aling semua kalangan
menatap tajam kepadanya. Janji yang hanya akan tunduk pada kehendak rakyat. Janji
yang akan memihak dan menaikkan kesejahteraan sosial rakyat. Jokowi, mengikuti jejak SBY, bertahta 10 tahun yang
berakhir tahun 2024 tapi su’ul khotimah.
Sebuah akhir yang mencederai kualitas demokrasi.
Lantas kini Prabowo
Subianto yang menduduki kursi istana, berhasil memangkas ambisi Ganjar Pranowo
dan Anies Baswedan. Namun, saya tak mengerti betul, kenapa justru Prabowo dalam
memimpin negeri ini lebih memilih untuk memerosotkan kualitas demokrasi? Seolah
meneruskan Jokowi dengan mengotak-atik konstitusi demi ambisi. Proyek Makan
Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih-nya malahan menghambur-hamburkan uang
negara, yang jelas sangat inkonstitusional. Berbagai darurat mencuat, tapi ia berlagak
tuli dan buta. Ilmu pengetahuan dan jurnal ilmiah ia kangkangi, seperti halnya
keyakinannya bahwa tepung singkong bakal sanggup memadamkan api yang memerahkan
Kalimantan.
Keruan saja,
sebagaimana Agustus 2025, pada tahun 2026, aksi massa besar-besaran digelar,
menuntut mutu pemerintahan rezim Prabowo.
Hmm,
saya masih ingat tahun 1998. Dan kini, di Agustus tahun 2026, Rezim
Prabowo dengan deretan harapan serasa menguap. Kepemimpinan yang
serba merengkuh dan menangisi derita wong cilik yang tak kunjung membaik, serasa hanya ada dalam cerita Mahabharata. Lapangan kerja yang dijanjikan akan merebak dan memudahkan kawula
alit untuk tegak berdiri, berupa cita.
Akhirnya, tebersit bahwa reformasi 1998 yang membuka awal baru dan mengundang euforia harap dan
angan, serasa terus dilangsungkan. Dan
memang sengaja dipertahankan, supaya harapan, angan dan cita-cita itu terus mengambang di awan. Agar kita semua bersiteguh
menjaga angan-angan, merawat cita-cita, dan melupakan kenyataan. Melupakan program
pencapaian, dan hanya menggantungkan kepada cita-cita.
Ah, sungguh, mengalami Indonesia itu
serasa pewarta: surga adalah nanti, tidak sekarang. Bahwa kita hidup di
tengah-tengah dunia yang penuh masalah, penuh soal. Dan jawabnya, dunia ini bukan surga, maka
tidak ada sempurna.
Tapi, ya, tetaplah
bahwa Mei 1998 disebut sebagai tonggak reformasi di negeri
ini. Dan, saya mengingat itu.
Namun, Agustus 2026, entahlah!
Ungaran, 26/8/2026
Baca juga: BelajarHakikat
.jpeg)
0 Komentar