SAYA masih ingat sekali dengan tahun itu. Tahun Reformasi 1998. Bendera kebebasan dikibarkan. Rezim otoritarian digulingkan. Tembok Orde Baru yang kokoh berdiri selama 32 tahun, pun akhirnya jebol. Soeharto, yang dengan senyum khasnya, laiknya raja Jawa yang penuh wibawa, terpaksa menyerahkan tahta kekuasaan kepada pembantunya, BJ Habibie.
Ya, Soeharto turun. Seusai gelombang protes ribuan mahasiswa yang menduduki gedung parlemen. Setelah penjarahan, bakar-bakaran,
dan pelecehan menimpa warga keturunan, di Jakarta dan Solo. Singkatnya, sang diktator turun
setelah didahului kisah pilu yang mencekam.
Saya masih ingat dengan kondisi yang mencekam
itu. Teringat karena pada saat itu, persis
saya terbaring lemas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta, sebagai pasien yang tak berdaya. Saya menyimak peristiwa itu, walau
sebatas dari
tayangan televisi dan tulisan-tulisan di koran. Saya mengikuti peristiwa itu,
lantaran teman-teman SMA yang menjenguk, mendadak berlagak aktivis. Pidato panjang lebar bak korlap demonstran tentang situasi kota Solo.
Ya Mei 1998. Tonggak reformasi yang
menjanjikan, atau setidaknya membangkitkan gairah untuk mengalami Indonesia
yang sebenarnya.
Mengalami Indonesia sebelum tahun 1998, konon serasa hidup di negeri antah berantah.
Segalanya terlarang. Segalanya tidak bebas. Organisasi massa yang tak
mencantumkan Pancasila sebagai asas akan terus diawasi sebagai pembangkang
negara. Seorang kiai yang hendak mengisi khotbah Jum’at, mesti mengantongi surat
izin berkhotbah. Dan juga, terlebih dahulu wajib menyerahkan transkrip materi khotbah kepada aparat kepolisian. Serta, orang-orang yang vokal
bicara, yang vulgar mengkritik kebijakan pemerintah, sontak esoknya masuk bui.
Saya masih ingat: Sri Bintang Pamungkas, akademisi UI, yang melepas
jaket dan atribut PPP kemudian bikin partai baru, dan lantang menantang Soeharto, akhirnya
meringkuk di tahanan. Demikian pula nasib yang menimpa para aktivis PRD.
Lantaran ketakutan akut penguasa akan masuknya ideologi komunis, lagi-lagi tangan besi Soeharto
membungkam mereka ke dalam jeruji penjara.
Saya memang tak sepenuh merasakan pahit
getirnya tahun-tahun sebelum 1998. Saya tak mengalami detail era rezim Soeharto yang
sanggup berkuasa lebih dari 30 tahun. Saya tak menghayati lebih jauh, bagaimana
Pancasila ditatarkan sebagai pusaka sakti yang harus dihafalkan oleh setiap
pelajar di negeri ini.
Ya, konon Pancasila sedemikian dikeramatkan,
bak keris pusaka keraton yang tak seorang pun bebas mengotak-atik makna filosofi di baliknya.
Setiap kata
yang menguntai sila demi sila Pancasila wajib dihafalkan. Dan
bagus, memang, dan samar-samar saya ingat itu. Saban Senin, wajib
mengikuti upacara bendera yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan sila-sila Pancasila.
Rezim Soeharto pun berhasil bikin hari “Kesaktian Pancasila”. Sungguh, terasa banget bau
mitosnya, laiknya tokoh Brama Kumbara dalam cerita Saur Sepuh, sang tokoh sakti
mandraguna.
Namun, tangan besi itu runtuh. Mei 1998 dengan
reformasi-nya berhasil mencampakkan segala atribut yang menyertai jubah
Soeharto. Jubah kebesaran Soeharto yang berupa stabilitas ekonomi, massa
politik mengambang (floating mass),
penataran P-4, asas tunggal Pancasila, mayoritas tunggal Golkar, dibuang
jauh-jauh dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Reformasi 1998, benar-benar mengundang harapan
akan perubahan yang lebih beradab. Ekonomi diharapkan tak hanya stabil di lingkaran
kekuasaan, tapi menyebar luas ke segenap lapisan
masyarakat. Bahwa
rakyat tak hanya dijadikan angka kemenangan lima tahun
sekali dalam pemilihan umum, tetapi benar-benar berdaya politik. Saban hari mengerti betul desah yang berembus dari istana. Saban waktu bisa
mengekspresikan kecewa dan harapan atas ekonomi-politik yang tak kunjung membaik.
Ada harapan baru: Indonesia tidak lagi dikepung perasaan
takut menyuarakan hak. Dan saya masih ingat itu, meski saya tak benar-benar memahami, tuntutan reformasi
dibentangkan oleh para mahasiswa. Dan memang demikian akhirnya, Pemilu 1999 tidak lagi diikuti tiga partai, tapi ada 48 tanda gambar
partai yang terbentang. Asas tunggal Pancasila tidak berlaku. Berbagai aliran dan paham, yang sebelumnya tiarap, mengemuka ke permukaan
begitu Soeharto tumbang.
Sekali lagi saya masih mengingat peristiwa
yang menandai reformasi itu. Saya mengingatnya terus, dan kini pada Juli tahun 2026, jelang Indonesia berusia 81 tahun, silih berganti kepala negara menduduki kursi di istana negara. Mulai BJ Habibie yang tidak genap setahun, tapi lumayan telah menegakkan demokratisasi awal. Awal yang menjanjikan.
Kemudian terpilih K.H. Abdurrahman Wahid alias
Gus Dur yang tidak juga genap lima tahun, cuma
22 bulan, tapi berhasil mendesakralisasi keangkeran istana negara. Gus Dur berhasil menegaskan
semangat pluralisme. Berhasil
mendudukkan warga keturunan Tionghoa sejajar sama tinggi dan sederajat. Dan
memecah kebekuan dwi-fungsi ABRI.
Terus Megawati, tapi sayang saya belum tahu betul prestasinya dalam mengantar rakyat naik tangga atau lebih berdaya.
Berikutnya Soesilo Bambang Yudoyono, yang beken disapa SBY, bertahta 10 tahun. Jargon dan slogan didengungkan. Antikorupsi
disiarkan, tapi lagi-lagi saya juga susah melihat prestasi yang menonjol selama
10 tahun itu selain kian vulgarnya kebusukan penghuni pemerintah. Banyak
pejabat, entah yang di kabinet maupun yang duduk sebagai anggota dewan yang
terhormat, terjerembab sebagai pesakitan di penjara. Banyak pejabat yang
tersandung korupsi.
Selanjutnya giliran Joko Widodo, masyhur
dipanggil Jokowi, yang menjajal kursi panas istana. Janji-janji dikibarkan, dan tanpa tedeng aling-aling semua kalangan
menatap tajam kepadanya. Janji yang hanya akan tunduk pada kehendak rakyat. Janji
yang akan memihak dan menaikkan kesejahteraan sosial rakyat.
Jokowi, mengikuti jejak SBY,
bertahta 10 tahun yang berakhir tahun 2024, berakhir su’ul khotimah. Jokowi lancar jaya membusukkan konstitusi, berhasil menyandingkan
Gibran bersisihan dengan Prabowo. Janji-janji kampanyenya tak sepenuhnya teruji. Malahan jadi tumpukan
berkas yang tersimpan rapat di laci brankas, termasuk
ijazah “palsunya”.
Apalagi Prabowo
Subianto, pelanjut Jokowi, lebih parah dalam mengelola negara. Ia malah sibuk
menangkis kritikan sana sini, seraya tetap ngeyel
laiknya kakek tua yang emoh
diingatkan cucu bahwa Makan Siang Gratis-nya, juga Koperasi Desa Merah Putih, bukanlah
solusi ampuh.
Hmm,
saya masih ingat tahun 1998. Dan kini tahun 2026, era Prabowo
yang telah lewat 100 hari dengan rapor merahnya, yang seabrek deretan harapan
serasa menguap ke langit biru, tanpa satu pun maujud.
Kabinetnya super duper gemuk dan
minus kapabilitas. Lapangan kerja yang dijanjikan akan
merebak dan memudahkan kawula alit untuk tegak berdiri, masih berupa retorika yang ke
mana-mana dipidatokan.
Akhirnya, reformasi 1998 yang membuka awal baru dan
mengundang euforia harap dan angan, serasa terus dilangsungkan. Atau memang sengaja
dipertahankan, supaya harapan, angan dan cita-cita itu terus mengambang di awan. Agar kita semua bersiteguh menjaga angan-angan, merawat
cita-cita, dan melupakan kenyataan. Melupakan program pencapaian, dan hanya menggantungkan kepada cita-cita, serta mengangguk-angguk dengar pidato.
Ah, sungguh, mengalami Indonesia itu
serasa pewarta: surga adalah nanti, tidak sekarang. Bahwa kita hidup di
tengah-tengah dunia yang penuh masalah, penuh soal. Dan jawabnya, dunia ini bukan surga, maka
tidak ada yang sempurna.
Tapi, ya, tetaplah
bahwa Mei 1998 disebut sebagai tonggak reformasi di negeri
ini. Dan, saya mengingat itu,
bahkan kini semakin mengingat lantaran tren pembusukan itu kian nyata. Prabowo
merupakan presiden yang sukses mengantar Indonesia memasuki jurang ketimpangan
yang tak terkendali, dan terus merosot ke pembusukan.
Demikian! []
Ungaran, 15/7/2026
Baca juga: Merumuskan Ego
.jpeg)
0 Komentar